nusakini.com-- Ketua Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf Amin menyebut saat ini sertifikasi halal sudah menjadi (trend) kehidupan global. Menurutnya, program jaminan produk halal semula berangkat dari upaya perlindungan umat (himayatul ummah) mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Kini, bukan hanya sebagai perlindungan, jaminan produk halal juga telah menjadi ajang bisnis dunia.  

Pernyataan ini disampaikan KH Ma’ruf dalam sambutannya saat peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta belum lama ini. BPJPH merupakan badan yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). 

KH Ma’ruf menilai penting penerapan UU JPH, karena Indonesia merupakan pusat halal dunia. Bahkan, lembaga halal food dunia berada di Indonesia, dan diketuai oleh orang Indonesia juga. “Dengan disahkannya UU JPH, tentunya dengan diresmikannya BPJPH hari ini, kami berharap urusan penyelenggaraannya (jaminan produk halal) akan lebih baik ke depan,” harapnya.  

Sebelum adanya UU No. 33 Tahun 2014, sertifikasi produk halal bersifat volunteer. Selama 28 tahun, MUI telah menggawangi proses sertifikasi produk halal tersebut. Namun menurut KH Ma’ruf, MUI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun law enforcement. 

• Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Bawa MUI dalam Agenda Politik
• MUI Apresiasi Edaran Menag Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara
• ICMI Serukan Pemerintah Bela Umat Islam yang Ditindas di India
• Penguatan Literasi Seni Budaya Islam Minimalisir Dampak Negatif Medsos
• Wacana Pembubaran MUI, Wapres: Tuntutan Tersebut Tidak Rasional

Dengan adanya UU No.33 tahun 2014, proses pengawasan maupun law enforcement terkait JPH dapat dilaksanakan. Sebab, JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, JPH diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.  

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan UU JPH, MUI siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada MUI seperti yang tercantum dalam UU JPH tersebut. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014, MUI tetap memiliki peran dalam jaminan produk halal. 3 peran yang dimiliki MUI, yaitu : sertifikasi auditor halal, penetapan (fatwa) kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 

“Majelis ulama akan melaksanakan tugas-tugas itu, dan akan mendukung terlaksananya pengurusan yang sekarang berada di tangan BPJPH,”tegas Ma’ruf. 

KH Ma’ruf pun bertutur bahwa saat ini sistem yang telah diletakkan oleh MUI mengenai sertifikasi produk halal, telah diadopsi oleh banyak pihak di dunia. Sekitar 50 lembaga sertifikasi dunia menggunakan sistem standar halal yang diterapkan MUI. Lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal di dunia meminta dan memperoleh pengakuan dari MUI.  

“Semula kita ingin mengembangkan menjadi halal is my life, halal adalah kehidupan kita. Tapi sekarang halal juga menjadi kehidupan global, karena memiliki nilai bisnis yang luar biasa,” tandasnya.   

Atas peresmian BPJPH, KH Ma’ruf mengucapkan selamat dan berharap proses penyelenggaraan jaminan produk halal ke depan lebih baik lagi. “Karena sekarang telah di dukung oleh undang-undang. Bahkan undang-undang tersebut tidak lagi volunteer, suka rela. Tapi, mandatori, wajib,” tandasnya. (p/ab)